Hutan yang Menyusut, Bencana Mendekat

Di tengah situasi ini, muncul upaya daerah yang patut dicatat. Pembentukan satuan tugas hutan di Sumbawa, penindakan pengangkutan kayu ilegal, serta program reboisasi berbasis tanaman produktif menunjukkan bahwa langkah tegas dan inovatif bisa dilakukan.

Namun inisiatif ini masih bersifat parsial dan bergantung pada keberanian pemimpin daerah masing-masing. Tanpa orkestrasi kuat di tingkat provinsi, upaya tersebut berisiko terputus atau tidak berkelanjutan.

BACA JUGA:Berkas Kasus Korupsi Lahan Tol Bengkulu Lengkap, Oknum Pengacara dan Eks Pejabat BPN Dilimpahkan

BACA JUGA:Ketua DPD RI Telepon Langsung Menteri, Minta Pembangunan di Kepahiang jadi Perhatian

Menjaga Hutan

Menangani pembalakan liar di NTB tidak cukup mengandalkan penindakan hukum semata. Pendekatan represif memang penting untuk memberi efek jera, tetapi ia hanya menyentuh gejala, bukan akar persoalan.

Selama masyarakat di sekitar kawasan hutan masih bergulat dengan keterbatasan ekonomi dan minimnya pilihan mata pencaharian, tekanan terhadap hutan akan terus berlangsung. Dalam situasi itu, larangan sering kali kalah oleh kebutuhan hidup sehari-hari.

Karena itu, jalan keluar yang lebih realistis adalah menghadirkan alternatif ekonomi yang sejalan dengan upaya pelestarian. Pendekatan agroforestri menawarkan ruang kompromi antara kepentingan lingkungan dan kebutuhan warga.

Penanaman tanaman keras bernilai ekonomi seperti kemiri, alpukat, sengon, atau kayu putih memungkinkan lahan tetap tertutup vegetasi, sekaligus memberikan sumber pendapatan jangka menengah.

BACA JUGA:BRI Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatera, Jangkau Lebih dari 70 Ribu Masyarakat Terdampak

BACA JUGA:Luncurkan Corporate Rebranding, BRI Tegaskan Tetap Fokus di Segmen UMKM

Model ini tidak hanya menahan erosi dan meningkatkan daya serap air, tetapi juga memperbaiki hubungan masyarakat dengan kawasan hutan yang selama ini kerap diposisikan sebagai wilayah terlarang tanpa manfaat langsung.

Namun pendekatan berbasis masyarakat tidak akan berjalan tanpa pembenahan tata kelola. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelola hutan menjadi kebutuhan mendesak, terutama di kawasan rawan perambahan.

Moratorium izin di wilayah kritis, penertiban batas kawasan, serta penguatan pengawasan berbasis teknologi perlu dipercepat. Bukti visual berupa rekaman aktivitas pembalakan liar menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat efektif, asalkan diikuti kemauan politik dan koordinasi lintas lembaga.

Dalam konteks ini, pemerintah provinsi memegang peran strategis sebagai penghubung antara kepentingan kabupaten dan kebijakan nasional.

BACA JUGA:Gelar RUPSLB, BRI Perkuat Tata Kelola dan Akselerasi Kinerja Tahun 2026

Sumber: