Gubernur Bengkulu Minta Semua Pemda Sediakan Sarana Tracing

BENGKULU - Dalam menghadapi persoalan pandemi yang memasuki tahun kedua ini, tracing kasus menjadi salah satu hal penting dilakukan. Ini disampaikan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, untuk melakukan tracing itu diperlukan beberapa alat pendukung. Terutama untuk alat alat swab antigen, hingga ke alat polymerase chain reaction (PCR). Dimana saat ini, Provinsi Bengkulu masih mengandalkan dua alat PCR di RSMY.

"Kita mengajukan pengadaan alat PCR, baik provinsi maupun kabupaten kota. Saya minta juga kepada kabupaten minimum mengadakan satu unit PCR Swab, dan juga mengadakan alat antigen. Harus melakukan itu, karena tracing tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada antigen," kata Rohidin usai rapat evaluasi pemberlakuan PPKM di Provinsi Bengkulu bersama Forkopimda, di Balai Raya Semarak, Rabu(21/7).

Dijelaskannya, pihaknya akan melakukan penambahan PCR. Hal ini guna menunjang peralatan yang ada saat ini sehingga pemeriksaan sample dapat dilakukan cepat dan penyebaran Covid-19 dapat terkendali. Untuk itu,  ia meminta bupati/walikota untuk mengadakan minimal satu unit alat PCR beserta kuota antigen. Menurutnya, tracing tidak mungkin dilakukan jikalau tidak memiliki peralatan tersebut.

"Presentasi nanti sesuai kuota angkanya di masing-masing Pemda kalau swab antigen. Kalau PCR itu kebutuhan setelah antigen, yang penting itu untuk tracingnya. Misalnya, untuk kota itu memerlukan 800 sekian per harinya, maka kita harus siapkan swab anti gen sebesar itu. Kalau positif kita lanjutkan dengan PCR," imbuhnya.

Selain itu, Gubernur juga telah berkoordinasi dengan Forkopimda berkenaan dengan upaya menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2021 tentang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Bengkulu.

Ia menjelaskan untuk pelaksanaan PPKM perlu dilaksanakan secara efektif mulai dari hilir (tingkat Desa, Kelurahan hingga RT). Edukasi akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan, bagaimana menyikapi masyarakat terkonfirmasi (Isoman), hingga bagaimana penerapan PPKM di desa.

"PPKM dapat berjalan efektif, jika pelaksanaannya dimulai dari tingkat bawah. Nanti, mulai dari desa melalui kades, akan diberikan diedukasi bagaimana penerapan PPKM di desa, sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditekan," ungkap Rohidin.

Di samping itu, kuota vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi masih polemik. Pasalnya, hingga kini Provinsi Bengkulu belum masuk dalam daerah prioritas untuk distribusi vaksin. Namun, saat ini animo masyarakat cukup tinggi untuk melakukan vaksinasi. Ini juga menjadi persoalan di daerah tetangga.

"Sebagai disampaikan oleh presiden, secara nasional maupun provinsi itu akan bergerak mulai bulan Agustus. Dipastikan nanti akan datang, prinsip bila sudah datang nanti akan langsung kita distribusikan" jelas Rohidin.

Selain itu, berkenaan dengan insentif tenaga kesehatan (Nakes), masih ada dua kabupaten yang belum menganggarkan. Kendati demikian, dari kabupaten Bengkulu Tengah dan Rejang Lebong ini, sudah memastikan untuk melakukan penganggaran.

Kemudian, terkait dengan Bed Occupancy Rate (BOR) atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19, diminta untuk melakukan konversi ruang perawatan untuk pasien Covid-19. "Kita minta seluruh rumah sakit yang sudah ditetapkan untuk melakukan konversinya ruang perawatan Covid-19, minimal 30 persen. Yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan ketersediaan prasarana pendukung," jelas Rohidin.

Di sisi lain, Kapolda Bengkulu Irjen. Pol. Guntur Setyanto menyampaikan guna menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, terkait penerapan PPKM unsur Forkopimda Bengkulu akan melakukan langkah-langkah yang nyata di lapangan. Polda sebagai fungsi pendukung, pemda sebagai fungsi utama segera melakukan langkah semaksimal mungkin menekan penyebaran Covid-19.

"Kita sudah saling berkomitmen, yakin dan percaya, serta saling bergandengan tangan untuk segera memberikan pendampingan terhadap masyarakat Provinsi Bengkulu bahwa Covid ini nyata dan membahayakan masyarakat," paparnya.

Untuk itu, sebagai langkah awal dengan melakukan penyemprotan disinfektan, dilanjutkan dengan pengambilan sampel kepada masyarakat yang belum memakai masker, kemudian dicek antigen hingga langsung divaksin.

"Kemarin Satgas Gabungan melakukan uji petik, di beberapa titik. Kemudian didapati, dari 50 sampel terdapat 5 sampel yang hasilnya reaktif. Ini artinya 10 persen masyarakat, sudah merupakan hal yang sangat darurat," ujarnya.

Kendati demikian, ia juga mengapresiasi dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya pandemi Covid-19 ini. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan anemo masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

"isi positifnya masyarakat umum berbondong-bondong mendaftar ingin divaksin, jadi sebetulnya masyarakat kita mempunyai niatan yang luar biasa tinggal kita sebagai pemimpin daerah bagaimana mengakomodir itu," tutupnya. (war)

Sumber: