Gub Kritik Penyaluran Bansos, BLT-DD Kepahiang Alami Penurunan

KEPAHIANG – Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA bersama sejumlah pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu, kemarin (29/7) melakukan kunjungan kerja. Mengecek langsung kesiapan daerah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Selain meninjau Posko PPKM yang ada di Kabupaten Kepahiang, yakni di Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas, Gubernur juga melaksanakan rapat terbatas bersama Bupati Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU serta unsur Forkopimda Kepahiang.

Dalam rapat, gubernur mengkritik penyaluran beras bansos di Kabupaten Kepahiang yang dinilai lambat. Untuk itu ia meminta Pemkab Kepahiang agar segera mempercepat penyaluran beras bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Paling lambat 2 Agustus sudah tuntas.

“Kita dapat laporan bahwa penyaluran beras bansos masih menunggu jadwal dari Bulog untuk pendistribusiannya. Kalau melihat jadwalnya 2 Agustus 2021 penyalurannya akan dilakukan, dan kita harapkan bisa dilakukan lebih cepat sebelum itu,” sampai Gubernur.

Selain itu, juga jadi sorotan terkait penyaluran BLT-DD Kabupaten Kepahiang yang terus mengalami penurunan. Bahkan untuk penyaluran DD tahap II belum tuntas dicairkan. Berdasarkan kinerja APBN 2021 hingga 23 Juli 2021, diketahui dari 10 kabupaten dan kota, Kabupaten Kepahiang berada di peringkat 9 terkait kinerja penyaluran DD.

Bahkan untuk pagu anggaran penyaluran DD, Kabupaten Kepahiang hanya sedikit berada diatas Kabupaten Lebong yakni Rp 86,6 miliar, dimana tahap I baru disalurkan Rp 30,6 miliar. Sementara tahap II, Kabupaten Kepahiang bersama Kabupaten Lebong sama sekali belum melakukan pencairan DD tahap.

Untuk penyaluran BLT-DD Tahun 2021, Kabupaten Kepahiang setiap bulannya terus mengalami penurunan. Januari sebesar Rp 1,4 miliar, Februari Rp 1,2 miliar, Maret Rp 595,8 juta, dan April Rp 78 juta. Kemudian untuk bulan Mei, Juni hingga bulan ini, Kabupaten Kepahiang sama sekali belum menyalurkan BLT-DD.

“Kita berharap seluruh prosesnya bisa segera dilaksanakan. Mulai dari penyaluran bansos, pencairan DD, dan penyaluran BLT-DD. Karena jika semakin lama, maka dikhawatirkan akan semakin berat kondisi yang dialami daerah dan masyarakat,” kata Gubernur.

Sepakat Terkait PPKM

Disisi lain, dalam rapat tertutup tersebut baik Pemprov Bengkulu maupun Pemkab Kepahiang sepakat, tanpa ada perdebatan mengenai PPKM. “Tentunya dalam kesepakatan PPKM ini juga harus disertai ketepatan dan kecepatan menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat. Ini dilakukan agar masyarakat tidak merasa sulit di kondisi yang memang serba sulit seperti saat ini,” ujar gubernur.

Bupati Kepahiang menyatakan sepakat dengan Pemprov Bengkulu dalam penerapan PPKM. Karena ini dilakukan untuk menjaga masyarakat terhindar dari wabah pandemi Covid-19. ‘’Tanpa alasan, Pemkab Kepahiang siap mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah,” tegas Bupati.

Disinggung kinerja Pemkab yang mendapat sorotan dari Pemprov Bengkulu, Bupati memastikan akan segera melakukan pembenahan. Khususnya dalam penyaluran bansos, pencairan DD, dan penyaluran BLT-DD. “Kita minta seluruh OPD khususnya leading sector agar segera berbenah menindaklanjuti hal ini,” pungkasnya.(sly)

Sumber: