Tinggal Hitungan Hari, Percepat Serapan Anggaran! 

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Berdasarkan jumlah serapan APBD Provinsi Bengkulu saat ini masih di angka Rp 8,7 triliun atau 67,30 persen seluruh Provinsi Bengkulu. Padahal  alokasi anggaran cukup besar mencapai Rp 12,6 triliun lebih.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Iskandar Novianto, mengungkapkan jika serapan paling tinggi masih dipegang oleh Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan dengan anggaran Rp 986 miliar direalisasikan sebesar Rp 754 miliar atau 76,53 persen.

"Untuk posisi serapan APBD per 30 November, dari anggaran Rp 12,9 triliun, itu realisasinya di Rp 8,7 triliun artinya 67,30 persen. Kalau kita lihat yang paling tinggi penyerapannya di Bengkulu Selatan," kata Iskandar saat dikonfirmasi oleh rakyatbengkulu.com, Senin (20/12).

Dijelaskannya, untuk serapan tertinggi selanjutnya ditempati oleh Pemda Kabupaten Rejang Lebong di 75,53 persen atau Rp 797,3 miliar. Kemudian, realisasi belanja modal di Pemprov Bengkulu 68,68 persen. Dari jumlah Belanja Modal : Rp 425,8 miliar. Kemudian Pemda Mukomuko dari 888 miliar direalisasikan Rp 629 miliar atau 70,81 persen.

"Kita juga masih berkonsentrasi pada Pemda yang masih rendah serapannya. Artinya masih di bawah rata-rata provinsi. Misalnya kabupaten Lebong itu masih di paling rendah se Provinsi Bengkulu. Lebong, memang masih memerlukan percepatan percepatan yang lebih masif lagi.  Seluma, juga di Kepahiang juga perlu dilakukan percepatan," pinta Iskandar.

Untuk itu, ia juga meminta kepada para anggota DPRD Provinsi Bengkulu maupun kabupaten kota, agar meningkatkan fungsi pengawasan untuk realisasi anggaran di masing masing Pemda. Sehingga meminimalisir molornya realisasi dari APBD ini.

"Yang masih di bawah rata-rata provinsi, ini kita minta lakukan percepatan. Termasuk ada transaksi yang sudah terjadi, dan kontrak juga sudah dilakukan. Jadi kita minta ini segera, karena kan tersisa waktu 10 hari lagi. Mana yang proyek fisiknya perlu dibayarkan ya kita minta segera," jelasnya.

Dijelaskannya, hal ini disebabkan dari awal tahun tidak segera dilakukan lelang, dari pengalaman sebelumnya. Sehingga bila dari awal sudah lambat yang bulan selanjutnya juga terhambat.

"Kendala serapan APBD ini memang dari penyerapan itu dari awal itu sudah ada. Misalnya lambatnya untuk lelang. Makanya untuk tahun depan, di Januari nanti kita harapkan sudah bisa segera untuk masukkan lelang. Apalagi perdanya kan sudah ketok palu. Itu sudah boleh masukan lelang, meskipun lelang tadi ada attensionnya. Terkait masalah anggaran yang disesuaikan dengan akhir DPA-nya nanti," ungkap Iskandar.

Serapan APBD ini juga mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, menurutnya menjelang beberapa hari jelang akhir tahun 2021 ini, pihaknya meminta agar pengerjaan kegiatan fisik menjelang akhir tahun ini harus dimaksimalkan. Tidak hanya mempercepat waktu pengerjaan, namun juga harus dibarengi dengan kualitas bangunan yang dihasilkan.

"Sesuai dengan instruksi Kemendagri, kalau bisa segera dilelang. Jangan sampai di ujung akhir tahun tidak selesai," pesan Suharto.

Kendati demikian, ia juga meminta bagi Pekerjaan yang sedang dikebut saat ini agar benar-benar dipastikan pengerjaannya. Karena bila pengerjaan kegiatan tergesa gesa maka dikhawatirkan bangunan tidak akan bertahan lama. Sehingga kualitas bangunan juga wajib diperhatikan. Misalnya untuk kantor gubernur, namun juga untuk kegiatan fisik lainnya.

"Kami menyarankan agar pengerjaan kegiatan inti itu tepat waktu penyelesaiannya. Juga perlu dilakukan evaluasi kinerja di OPD supaya nanti bisa diperbaiki," pungkas Suharto. (war)

Sumber: