Putusan Mahkamah Konstitusi : Memperkuat Rohidin Mersyah Kembali Maju jadi Cagub Bengkulu Pemilukada 2024

Selain itu, tulisan ini mencoba memberikan perspektif penafsiran lain atas putusan Mahkamah Konstitusi 02/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitus Nomor Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 disela waktu yang sangat terbatas mengingat pembukaan pendaftaran calon Kepala Daerah di tahun 2024, hanya menghitung bulan.

Point pertama, tafsir putusan Mahkamah Konstitusi 02/PUU-XXI/2023 terhadap uji materil Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang PILKADA dengan Pemohon Edi Damansyah sebagai orang yang pernah menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara untuk mengikuti Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara pada PILKADA serentak tahun 2024. 

BACA JUGA:Dapatkan Berkah THR Mantap Senilai Rp 16 Juta dari My Telkomsel untuk 5 Orang Pemenang

BACA JUGA:Pastikan Distribusi Energi selama Ramadan dan Idulfitri, Pertamina Patra Niaga Aktifkan Satgas RAFI 2024

Lalu bagaimana cara memahami putusan Mahkamah Konstitusi 02/PUU-XXI/2023 ?

Ada dua (2) cara yaitu :

Pertama, membaca utuh amar putusan

Kedua, pertimbnagan hukum yang sifatnya mengikat

Dalam  putusan Mahkamah Konstitusi 02/PUU-XXI/2023, hakim MK mempertimbangkan perkara-perkara sebelumnya yang berkaitan dengan norma perkara yang diuji atau mutatif mutandis.

Contoh pertama, Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, permohonan uji materil ini diajukan oleh Nurdin Basirun. 

Pada priode pertamanya sebagai Bupati Karimun melalui masa jabatan defenitif sejak 25 April 2005 sampai 14 Maret 2006. 

Pada Pilkada kedua, terpilih sebagai Bupati Karimun dan dilantik pada tanggal 15 Maret 2006. 

Mahkamah Konstitusi hanya mempersoalkan penghitungan jabatan defenitif Nurdin Basirun.

BACA JUGA:4 Tips Merawat Baterai Sepeda Listrik agar Tahan Lama, Jangan Lakukan Hal Ini

BACA JUGA:Xiaomi Seri Z20 Keren Bisa Dilipat, Rekomendasi Sepeda Listrik dari Xiaomi

Sumber: