Ratusan Guru dan Tenaga Pendidik Gelar Aksi Damai Menuntut PPPK Penuh Waktu, Ini Tanggapan Ketua DPRD Mukomuko

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Ratusan guru dan tenaga pendidik yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2-R3 di Kabupaten Mukomuko menggelar aksi damai pada Senin 3 Februari 2025. 

Mereka menuntut agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak lulus seleksi tahap pertama diangkat sebagai PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu, sesuai dengan harapan mereka.

Aksi yang diikuti oleh guru dan tenaga pendidik baik dari kalangan pendidik maupun non-kependidikan ini dimulai dari lapangan kompleks perkantoran dan berakhir di Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko. 

Turut hadir dalam aksi tersebut Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko, Rasita, yang memberikan dukungan kepada para tenaga honorer.

BACA JUGA:Aktivitas yang Membakar Kalori Selain Olahraga, Yuk Gerak Aktif!

BACA JUGA:7 Sifat Cewek yang Bikin Cowok Ilfil Saat First Date! No. 5 Paling Fatal!

Dalam orasinya, Apen, Ketua Koordinator Aliansi Honorer R2-R3, menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu dianggap tidak adil. 

"Sesuai dengan undang-undang yang ada di negara ini, setiap orang diperlakukan secara adil, apalagi kami merasa telah mengabdi sepenuh waktu selama bertahun-tahun dalam mendidik anak-anak, dan kami mau diangkat menjadi PPPK paruh waktu, ini yang membuat kami menggelar aksi ini agar kebijakan tersebut dapat diubah," ungkap Apen.

Apen juga mengharapkan agar kebijakan pemerintah yang mengarahkan mereka menjadi PPPK paruh waktu diubah dan tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu, sesuai dengan hak mereka yang telah mengabdi lama di dunia pendidikan.

Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko, Rasita, juga menyatakan dukungannya terhadap tuntutan para tenaga honorer. 

BACA JUGA:Kenaikan Berat Badan Saat Hamil Berasal dari Mana Saja? Ini Penjelasannya!

BACA JUGA:Geger! Pria Ditemukan Tak Bernyawa di Perkebunan Rejang Lebong, Diduga Terlilit Utang Judi Online

Ia menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak adil dan meminta agar kebijakan tersebut diubah menjadi PPPK penuh waktu.

"Semoga dengan adanya aksi damai ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang seadilnya," ujarnya.

Sumber: