Puluhan Guru Mukomuko Keluhkan Absensi Online, Bupati Minta BKPSDM Lakukan Kajian Ulang

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Puluhan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Mukomuko, mendatangi Bupati Mukomuko pada Kamis 15 Mei 2025. 

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Bupati dan membahas persoalan terkait absensi online yang dinilai menyulitkan guru, terutama yang bertugas di daerah terpencil.

Ketua PGRI Mukomuko, Rasita, S.Pd, menyampaikan bahwa sejumlah sekolah yang berada di wilayah blank spot mengalami kesulitan dalam menerapkan absensi online. 

Hal ini menjadi beban tambahan bagi para guru yang mengajar di wilayah-wilayah tersebut.

BACA JUGA:Jemaah Asal Bengkulu Selatan Wafat Saat Ibadah Haji, Kemenag Ungkap Kronologi Lengkap

BACA JUGA:Sidang Perdana Sengketa PSU Bengkulu Selatan, Paslon 02 Suryatati–Ii Sumirat Ajukan 9 Petitum ke MK

“Jadi ada beberapa sekolah yang letaknya susah dengan sinyal (blank spot, red), guru-guru yang ada di sana terkendala saat menggunakan absensi online,” ungkap Rasita saat diwawancara RakyatBengkulu.com.

Tak hanya masalah jaringan, jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal atau sekolah ke titik akses sinyal juga menjadi kendala besar dalam pelaksanaan absensi online.

"Selain sinyal, jarak juga menjadi kendala guru-guru yang letaknya jauh untuk melakukan absensi online ini, sehingga kasian teman-teman harus bolak-balik,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Mukomuko, Choirul Huda, merespons positif dan meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera melakukan kajian ulang terhadap kebijakan absensi online.

BACA JUGA:Perpusda Bengkulu Selatan Gelar Bedah Buku 'Literasi 4.0', Dorong Minat Baca Masyarakat

BACA JUGA:FAKTA BARU: Kapal Wisata KM Tiga Putra Ternyata Bodong, Beroperasi Tanpa Izin Sejak 2021

“Dengan adanya kondisi yang dihadapi rekan-rekan guru saat ini, saya minta BKPSDM untuk mengkaji ulang absensi online ini agar fleksibel dan diharapkan nanti dengan kebijakan yang baru rekan-rekan guru tetap disiplin,” ungkapnya.

Bupati Huda menegaskan bahwa kajian yang dilakukan harus tetap mengacu pada aturan dari pemerintah pusat, dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Sumber: