Rp1,1 Triliun Pungutan Dana Sawit Dialihkan untuk Kakau dan Kelapa, APKSI Bengkulu Berang

“Karena sektor kelapa dan kakau, sumbangan untuk dana BPDPKS sangat kecil,” kesal Edy.

Menurut Edy, petani kelapa sudah diberatkan dengan berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.

BACA JUGA:Petani Kelapa Sawit di Bengkulu Utara Mulai Khawatir, Harga Tandan Buah Segar Terus Menurun

BACA JUGA:Dana Bagi Hasil Sawit Rejang Lebong 2025 Turun Jadi Rp 2,3 Miliar, Ini Rencana Penggunaannya

Sementara sekarang ini, harga pupuk untuk kelapa sawit mulai merangkak naik.

“Jadi kita petani sudah diberatkan dengan pungutan ekpsor, biaya keluar, pajak dan segala macam. Kita juga menanggung subsidi minyak goreng, dan bio solar,” kata Edy.

Kini beban petani kepala sawit ditambah lagi, dengan sebagian dana pungutan digunakan untuk subsidi peremajaan perkebunan kakau dan kepala.

“Kalau kita tidak protes ini, nanti kedepan kita juga dibebankan peremajaan perkebunan karet, bahkan padi, juga harus ditanggung petani sawit,” kesal Edy.

Ia mendesak, jika BPDPKS tetap ngotot mendanai replanting atau peremajaan perkebunan kakau dan kelapa, agar mengubah kebijakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Kalau iya BPDPKS menanggung biaya replanting untuk kakau dan kelapa, kenapa tidak diubah kebijakan PSR itu. Lahan kosong boleh ditanggung oleh dana PSR, untuk perkebunan sawit baru. Daripada kita nanam kepala dan kakau yang ditanggung dari dana petani sawit,” pinta Edy.

Ia pun menilai, ada kebijakan yang salah dari pemerintah terkait dengan perkebunan dan industri kelapa sawit.

BACA JUGA:Program Peremajaan Sawit Rakyat di Mukomuko, Targetkan 1000 Hektare pada 2025

BACA JUGA: Tragedi di Kebun Sawit Mukomuko, Warga Tewas Diterkam Harimau, Tiga Sekolah Terpaksa Diliburkan

Sebab tidak sedikit petani kelapa sawit, kehidupannya masih berada digaris kemiskinan.

Padahal warga Indonesia yang bekerja Malaysia, hanya sebagai buruh perkebunan kelapa, bisa mengirim uang untuk keluarganya di kampung.

Sumber: