Strategi Pembangunan Kabupaten Kepahiang Menyikapi Turunnya TKDD dari Pemerintah Pusat ke Daerah

Sumber Pendapatan terbesar Kabupaten Kepahiang masih dari TKDD atau transfer dari pemerintah pusat ke Daerah, sebesar Rp703.139.751.000,00 dari total APBD tahun 2025 sebesar Rp832.836.190.746,15. 

Selisih APBD atas pendapatan daerah tertutupi oleh adanya Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 18.625.902.602,15.  

Kondisi ini mencermikan ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang kepada Pemerintah Pusat sangat tinggi, sementara PAD di targetkan sebesar Rp69.027.547.124,00. 

BACA JUGA:Tanah Warga Dijadikan Jaminan, Kejati Bengkulu Beberkan Modus Korupsi Kredit Sawit Rp119 Miliar Dana Bank Raya

BACA JUGA:Penyaluran BSU 2025 di Kantor Pos Bengkulu Resmi Berakhir, 2.496 Pekerja Tidak Terima Bantuan

Akan sulit untuk membangun habis untuk gaji dan operasional satu Lembaga saja. 

Ditambah lagi dengan pemangkasan DAK dan DAU terancam berkurang Rp70.523.116.000,00 melebihi PAD 2025 hal ini merupakan tantangan berat bagi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang. 

Untuk menaikan Pajak dan Retribusi Daerah di situasi Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja sangat riskan contoh insiden di Kabupaten Pati. 

Postur belanja Pegawai yang di biayai APBD mencapai 44,30% melampaui ketentuan maksimal yang diperbolehkan Pemerintah Pusat yakni 30%. 

Kondisi ini Masyarakat harus pahami, kekhawatiran serius terutama pembiayaan gaji PPPK yang kini tengah proses rekrutmen terancam tidak cukup untuk menanggung beban gaji kedepan.

Lalu bagaimana Pemerintah Daerah menyikapi situasi ini?  

Sesuai arahan Pemerintah Pusat Daerah harus melakukan Efisiensi dan Efektifitas, hal ini suka atau tidak suka harus dilakukan sementara ekspektasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah sangat besar terutama pemeliharaan infrasruktur yang ada. 

Situasi dilema seperti ini harus tetap berjalan, walaupun sebenarnya hal ini terjadi di seluruh Indonesia.

Mungkin Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam menghadapi situasi ini perlu mengambil inovasi dengan landasan teoritis dan pragmatis dengan menerapkan konsep yang tertera dalam Buku terkenal yang ditulis oleh David  Osborne dan Ted Gaebler berjudul “ Reinventing Government: How the Entrepreneunial Spirit is Transforming  the Publik Sector “.  

Di Indonesia landasan ini dikenal judul Mewirausahakan Birokrasi. 

Sumber: