PPKM Diperpanjang Hingga 9 Agustus, Fokus Percepat Vaksinasi dan Turunkan Angka Kematian

JAKARTA - Presiden Joko Widodo kemarin (2/8) mengumumkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 - 4 dilanjutkan hingga 9 Agustus. Pengumuman yang dilakukan akhir waktu menurut Jokowi karena harus melihat data di hari-hari terakhir PPKM level 4. “Gas dan rem harus dinamis ditentukan di hari-hari terakhir,” ujarnya kemarin.

Jokowi menyatakan tak bisa membuat kebijakan dalam durasi yang panjang. Pilihan derajat pembatasan kegiatan masyarakat harus mengacu pada kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

Dia menekankan penanganan pandemi berdasarkan tiga pilar. Pertama adalah percepatan vaksinasi yang utamanya dilakukan di daerah yang menjadi pusat mobilisasi dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah protokol kesehatan yang ketat oleh seluruh komponen masyarakat.

“Kegiatan testing, tracing, dan treatment (3T) yang masif,” ujarnya. Dalam hal ini termasuk menjaga kapasitas rumah sakit, menambah fasilitas isolasi terpusat, dan menjamin obat serta oksigen.

Menurut data yang diperolehnya, Jokowi menyebut ada perbaikan kondisi pasca PPKM level 4 yang berlaku hingga kemarin. Pemerintah sebelumnya memprediksi puncak penambahan kasus hingga 70 ribu kasus. Namun, sejauh ini pertumbuhan kasus tertinggi terjadi hingga 57 ribu kasus dan berangsur turun. “Walaupun sudah ada perbaikan, namun kondisi Covid-19 dinamis. Kita harus terus waspada,” bebernya. Untuk mengurangi dampak PPKM level 4, Jokowi mendorong percepatan bantuan sosial.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan penerapan PPKM Level 3 dan 4 di Jawa-Bali sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah Provinsi yang mengalami penurunan jumlah penambahan kasus dan BOR yang turun.

Meski demikian, Luhut mengatakan bahwa  indeks mobilitas sedikit mengalami kenaikan akibat dari beberapa pelonggaran yang dilakukan pemerintah pada 20 Juli lalu. Angka kasus harian di Jawa Bali mengalami penurunan signifikan hingga 50 persen dari puncaknya. “Harapannya kondisi ini bisa tetap kita pertahankan,” jelas Luhut kemarin.

Dalam PPKM yang akan mulai berlaku hari ini (3/8) 12 Kabupaten/Kota masuk ke Level 3 dan 1 Kabupaten yang masuk ke Level 2. Namun terdapat beberapa Kabupaten Kota yang akhirnya kembali pada Level 4, bukan karena peningkatan kasus tetapi lebih kepada peningkatan kasus kematian. “Detail kabupaten/kota mana saja akan diatur dalam Inmendagri yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat,” jelas Luhut.

Beberapa daerah kata Luhut perlu perhatian khusus karena jumlah kasus, positivity rate, dan tingkat kematian yang masih tinggi. Yakni Bali, Malang Raya, DI Yogyakarta, serta Solo Raya. Tingginya angka kematian kata Luhut diantaranya karena masih banyak warga yang melakukan Isolasi mandiri sehingga terlambat mendapat perawatan. ”Akibatnya menyebabkan kematian karena saturasi oksigen mereka rata-rata dibawah 90,” jelasnya.

Untuk mempercepat vaksinasi, Luhut mengatakan pemerintah akan berupaya meningkatkan jumlah suntikan harian hingga 1.250.000 suntikan pada bulan Agustus ini. Pemerintah sudah menyiapkan 258 juta dosis vaksin siap suntik pada periode Agustus hingga Desember

Kemudian penerapan protokol kesehatan yang lebih masif disertai dengan tes dan telusur. Pemerintah saat ini menargetkan untuk melakukan tracing kepada 10 kontak erat per kejadian kasus positif yang sudah mulai dijalankan oleh TNI dan Polri di lapangan. ”Jika ketiganya dapat dilakukan, maka penyebaran virus dapat dikontrol sehingga strategi reopening secara bertahap optimis dapat dilakukan,” pungkasnya.

Sementara Polri memastikan bahwa Operasi Aman Nusa II yang mendukung PPKM Darurat dan level 4 berakhir kemarin (2/8) pukul 24.00. Dipastikan bahwa operasi tersebut tidak berlanjut, namun korps bhayangkara masih berupaya keras dalam mencegah penyebaran Covid 19.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadan menuturkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan surat telegram yang menyebut kendati operasi berakhir, namun Polri tetap konsisten mencegah penyebaran Covid 19.

”Karena itu diatur dalam surat telegram bahwa di lingkup Mabes Polri atau Satgas Pusat dilakukan operasi secara mandiri dengan jumlah personil disesuaikan,” terangnya.

Lalu, untuk polda yang menggelar operasi juga dinyatakan selesai. Namun, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Polri masih berupaya menjaga konsistensi dalam mencegah penyebaran covid 19. ”Itu ditingkat polda,” paparnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin meminta agar vaksinasi booster ditujukan pada tenaga kesehatan saja. Alasannya mereka inilah yang merupakan garda terdepan dalam menghadapi pasien Covid-19. "Vaksin Moderna sudah diberikan ke daerah. Mohon segera disuntikan kepada nakes," pintanya.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi menegaskan vaksinasi dosis ketiga akan diterima sekitar 1,5 juta orang, yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemenkes telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.  “Rekomendasi dari ITAGI adalah saat ini kita dapat menggunakan platform yg sama atau berbeda untuk vaksinasi dosis ketiga," katanya.

Pemerintah telah menetapkan booster untuk nakes menggunakan vaksin dari Moderna. Dikarenakan efikasi dari Moderna ini paling tinggi dari seluruh vaksin dimiliki Indonesia. Nadia merinci vaksin Moderna yang akan dipakai sebagai booster adalah mRNA-1273. Penyuntikkannya dilakukan secara intramuskular dengan dosis 0,5 ml sebanyak 1 dosis.

Di sisi lain, vaksinasi Covid-19 terhadap penyandang disabilitas terus digenjot. Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan, sudah 225 ribu dosis vaksin sudah disalurkan ke enam daerah prioritas. Yakni, 18.166 ribu di Banten, 60.824 untuk Jawa Barat, 69.840 Jawa Tengah, 11.225 di Jogjakarta, 53.642 di Jawa Timur, dan 11.304 di Bali.

”Vaksinasi akan dilaksanakan pada Agustus-Oktober. Diharapkan, minimal dosis pertama sudah diberikan pada periode ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk vaksinasi penyandang disabilitas ini, pemerintah telah menyiapkan sekitar 450 ribu dosis vaksin Sinopharm. Vaksin tersebut merupakan hibah dari UEA yang diberikan khusus pada Presiden Jokowi. ”Bapak presiden minta langsung didistribusikan untuk teman-teman disabilitas, khususnya di daerah-daerah prioritas,” papar founder Thisable Enterprise tersebut.

Angkie mengaku terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga pemerintah daerah (pemda) untuk memperlancar proses vaksinasi bagi penyandang disabilitas ini. Dia menegaskan, bahwa penyandang disabilitas punya hak yang sama dalam urusan kesehatan termasuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Hal ini turut diamini Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Diakuinya, bahwa, penyandang disabilitas kerap kesulitan mengakses informasi mengenai program pemerintah. Tak terkecuali, program vaksinasi. Karenanya, dia telah bersurat pada pemda untuk benar-benar memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas di wilayahnya. ”Mereka masih memerlukan bantuan orang lain untuk dapat informasi itu,” katanya.

Selain itu, pemda juga diminta untuk mendata kembali para penyandang disabilitas di daerahnya masing-masing. Sebab, merujuk data Kemensos, ada sekitar 28 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru 550 ribu yang masuk data kemiskinan. Risma tak ingin ada penyandang disabilitas yang tak dapat akses untuk bisa menerima bantuan dari pemerintah.

”Karenanya saya telah bersurat agar bisa mendata dan memfasilitasi akses vaksin,” tegas mantan Walikota Surabaya tersebut.

Dia berharap, pemda bisa memfasilitasi apabila ada penyandang disabilitas yang tak bisa menjangkau sentra vaksinasi. Mereka bisa bekerja sama dengan dinas sosial setempat untuk bisa menyiapkan sarana transportasi. Atau dimungkinkan opsi lainnya seperti door to door bagi penyandang disabilitas berat. ”Jadi bukan sekadar ada (vaksinnya, red), tapi gimana mereka bisa datang ke sana dengan jaminan keamanan,” pungkasnya.

Sementara itu, survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kepatuhan masyarakat di luar Jawa-Bali pada prokes relatif rendah. “Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan secara umum sudah cukup baik khususnya di wilayah Jawa-Bali. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan responden di wilayah Luar Jawa-Bali masih relatif rendah,” ujar Kepala BPS Margo Yuwono, kemarin.

Survei itu diikuti oleh sekitar 212 ribu responden dan 28,3 persen di antaranya berasal dari luar Jawa-Bali. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 63 persen responden di luar Jawa-Bali mengaku belum mematuhi anjuran pemakaian dua lapis masker untuk mencegah Covid-19.

Sebanyak 35 persen juga belum mencuci tangan dengan sabun atau sanitizer. Sekitar 31 persen juga belum menghindari kerumunan.

Sementara, di Jawa-Bali, sebanyak 38 persen responden juga belum mematuhi aturan masker double, 21 persen belum mencuci tangan dengan sabun atau sanitizer, dan 21 persen belum menghindari kerumunan.

Secara nasional, sebanyak 70 persen responden juga menilai masyarakat di lingkungan sekitarnya belum memakai masker double, 48 persen belum mencuci tangan dengan sabun, dan 57 persen belum menghindari kerumunan atau masih berkerumun.

Selain itu, survei juga memaparkan 20 persen responden belum melakukan vaksin Covid-19 dengan alasan khawatir efek samping serta tiak percaya dengan dengan efektivitas vaksin. “Hasil survei ada sebagian masyarakat yang belum melakukan vaksinasi yaitu, khawatir dengan efek samping atau tidak percaya dengan efektivitas vaksin mencapai 20 persen dari responden yang belum melakukan vaksin,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin menggelar rapat dengan Satgas Covid-19 Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sebagai wilayah aglomerasi, mobilitas penduduk di Jabodetabek tidak bisa dihindarkan. Untuk itu diperlukan integrasi program dan data yang baik melalui para gubernur di masing-masing wilayah itu.

’’Penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administrasi semata-mata,’’ katanya. Penanganan Covid-19 di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu. Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat harus berkoordinasi dengan baik.

Selain itu Ma’ruf mengatakan penanganan pandemi Covid-19 di wilayah aglomerasi Jabodetabek harus menggunakan standar dan kualitas yang setara. Baik itu dalam penerapan protokol kesehatan maupun penanganan testing, tracing, dan treatment.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaporkan sejumlah upaya yang sudah dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19 di Jakarta. Diantaranya adalah pemberian vaksinasi Covid-19 tidak hanya untuk warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Tetapi juga warga KTP di luar DKI Jakarta yang berdomisili atau menempuh pendidikan di Jakarta.

’’DKI mengeluarkan kebijakan untuk semua pekerja di sektor esensial dan kritikal itu untuk registrasi, terdaftar,’’ katanya. Tempat bekerja harus mendaftarkan karyawannya. Kemudian dikeluarkan surat tanda registrasi pekerja (STRP). Orang atau pekerja boleh keluar-masuk wilayah DKI Jakarta dengan membawa surat tersebut.

Jaksa Agung ST. Burhanuddin menyampaikan sinergi antar gubernur di wilayah aglomerasi Jabodetabek sangat penting. ’’Agar tidak terjadi ego wilayah,’’ katanya. Selain itu supaya program penanganan Pandemi Covid-19 yang digulirkan dapat berjalan dengan baik. Selain itu Burhanuddin mengingatkan pentingnya pimpinan wilayah untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Supaya masyarakat dapat meneladaninya. (lyn/tau/idr /mia/dee/wan)

Sumber: