Hindari Serapan Anggaran Lamban, Segera Ajukan Lelang!

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Untuk menghindari lambannya penyerapan belanja modal di 2022 ini, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Iskandar Novianto, menyarankan agar pemerintah daerah segera melaksanakan pengajuan lelang untuk kegiatan di 2022 ini.

"Karena jika kita melihat kegiatan kegiatan di ujung tahun 2021 yang belum terserap. Sehingga kita harus mengevaluasi, agar bagaimana untuk penyerapan yang baik ke depannya," kata Iskandar.

Dijelaskannya, jika melihat dari capaian belanja modal di 2021 ini, hingga pertengahan Desember serapan anggarannya masih minim. Per 15 Desember itu, untuk serapan belanja modal masih di angka 14,17 persen untuk rasio belanja modal terhadap APBD.

"Kalau kendala, jika kita bicara persiapan itukan harus dari awal. Artinya di Desember 2021 itu bisa diajukan lelang, pada saat APBD sudah ketok palu itu sudah bisa. Sekarang kan 2022 sudah ketok palu, jadi mereka sudah bisa melakukan pelelangan, nanti tandatangani kontrak itu setelah DPA nya ada. Jadi sudah jelas nilai kontraknya berapa itu dilakukan penyesuaian dengan DPA itu silahkan dilelang," paparnya.

Jika melihat dari efesiensi waktu, ia menjelaskan mulai dari awal Januari 2022 bisa dimanfaatkan untuk langkah awal pengajuan kegiatan. Yakni dengan melakukan lelang kegiatan. Sehingga, bila terjadi gagal lelang bisa diantisipasi dengan waktu yang ada.

"Jadi sejak awal itu sudah dilakukan persiapan dengan baik. Jadi Januari itu sudah bisa bekerja, jadi ada spare waktu jika di tengah nanti ada gagal lelang atau kendala lainnya. Jadi ada spare waktu," saran Iskandar.

Dijelaskannya, bila membahas serapan anggaran untuk APBD, ada dua sisi utama. Yakni sarapan baik dari sisi belanja maupun pendapatan. Dimana kedua sisi ini sangat berkaitan. "Belanja modal ini secara presentasi itu 14,17 persen, gak sampai 15 persen dari anggaran Rp 12,9 triliun itu, untuk belanja modal hanya Rp 1,8 triliun. Nah yang kecil tadi untuk belanja modal nya hanya terealisasi 62 persen per 15 Desember. Berarti ini masih ada yang harus diselesaikan dari anggaran yang hanya 14 persen. Ini menunjukkan bagaimana persiapan dan perencanaan diawal. Serta rencana program tadi harus dilakukan secara segera," tukas Iskandar.

Sebelumnya, berkenaan dengan tahapan APBD tahun 2022 ini, Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menjelaskan pihaknya telah menyampaikan jawaban dari evaluasi Menteri  Dalam Negari (Mendagri) untuk APBD tahun anggaran 2022 Provinsi Bengkulu.

"Ini tentu sudah ada persetujuan dari Banggar. Jadi jawaban dari evaluasi kita, ini sudah di sampaikan ke Kemendagri," jelasnya.

Dijelaskannya, dari hasil evaluasi Mendagri, memang ada anggaran kegiatan direkomendasikan untuk dikurangi. Misalnya, anggaran dana hibah tahun 2022 yang akan disalurkan. Pasalnya, Mendagri menilai anggaran dana hibah itu harus benar-benar memiliki program yang jelas.

"Jika nanti ada yang bertentangan dengan aturan, maka akan kita kembali ke aturan. Kegiatannya bukan di hapus, namun dikurangi saja. Sesuai dengan efesien, efektif, untuk mencapai dan menunjang tupoksi. Ada juga yang harus ditambah, untuk besarannya masih dihitung dengan tim," imbuhnya. (war)

Sumber: