Hearing ke DPRD Rejang Lebong, HMI Soroti Isu Nasional Pulau Rempang Hingga Seleksi PPPK
Hearing ke DPRD Rejang Lebong, HMI Soroti Isu Nasional Pulau Rempang Hingga Seleksi PPPK--Badri/rakyatbengkulu
CURUP, RAKYATBENGKULU.COM - Menidaklanjuti aksi demo yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Curup beberapa waktu lalu, HMI kembali mendatangi gedung Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, Senin 9 Oktober 2023.
Kedatangan rombongan HMI Cabang Curup kali ini menindaklanjuti tuntutan yang sempat disampaikan pada aksi sebelumnya. Kedatang disambut Komisi I dan III serta Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Mahdi Husen.
Ketua HMI Cabang Curup, Legi Chandra mengatakan ada beberapa poin yang menjadi sorotan kawan-kawan mahasiswa dari aksi demo beberapa waktu lalu.
Diantaranya mendesak DPRD Kabupaten Rejang Lebong meneruskan aspirasi mahasiswa ke Pemerintah Pusat dan meminta konflik di kepulauan Rempang Batam diselesaikan secara baik.
BACA JUGA:Musprov KONI Ditunda, Hearing Komisi IV-Dispora
"Selanjutnya meminta pemerintah daerah untuk transparan dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),
termasuk di tahun berikutnya pemerintah daerah juga membuka seleksi PPPK dari jalur umum seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap tahun ribuan mahasiswa lulus dari universitas yang ada di Rejang Lebong," ungkapnya.
Dikatakan Legi, tak kalah pentingnya mahasiswa juga menyoroti pemerataan pembangunan di setiap pelosok daerah. Termasuk menjamin keamanan tenaga pendidik di kawasan yang rawan pembegalan dan tindak kriminalitas.
"Bagaimana manapun tenaga pendidik harus terjamin keamanannya sehingga leluasa mengajar dan jangan sampai kasus Guru Zaharman serta peristiwa pembegalan terjadi lagi," sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen mengatakan tindak lanjut dari hearing yang dilakukan adik-adik mahasiswa ini akan ditindaklanjuti dengan baik.
"Untuk konflik Rempang Batam, kita akan menyurati pemerintah pusat apa saja yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa.
Sedangkan pemerataan pembangunan akan kita bahas bersama eksekutif termasuk perbaikan jalan maupun infrastruktur. Sedangkan keamanan guru tentunya kita akan berdialog lagi dengan Pihak Polres Rejang Lebong," terang Mahdi Husen.
Sedangkan permintaan agar pemerintah daerah tidak hanya membuka seleksi PPPK khusus, melainkan seleksi PPPK jalur umum, akan menjadi catatan legislatif untuk dibicarakan dengan eksekutif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: