Minim Guru dan Sarana, Puluhan Kepala Sekolah Rejang Lebong Gelar Hearing ke DPRD

REJANGLEBONG, RAKYATBENGKULU.COM – Puluhan Kepala Sekolah (Kepsek) dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong menggelar hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Senin 3 Februari 2025. 

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD tersebut, para Kepsek mengungkapkan beberapa permasalahan mendesak yang perlu segera ditangani.

Tiga isu utama menjadi sorotan dalam pertemuan ini. 

Pertama, masalah keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah yang dinilai masih sangat kurang memadai. 

BACA JUGA:Diet dengan Ilmu: Cara Efektif Mengontrol Nafsu Makan di Malam Hari

BACA JUGA:BPS Bengkulu Laporkan Deflasi 0,59 Persen pada Januari 2025, Ini Penyebabnya

Kedua, ketidakmerataan penempatan tenaga pendidik, terutama setelah adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Ketiga, masalah mekanisme pengelolaan dan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai membutuhkan kejelasan lebih lanjut.

Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliansyah Yayan, yang memimpin pertemuan bersama Ketua Komisi I DPRD Hidayatullah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rejang Lebong, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan.

“Kami telah mendengarkan satu per satu keluhan dari para Kepsek. Untuk permasalahan sarpras, kami meminta Disdikbud Rejang Lebong untuk turun langsung ke lapangan dan memastikan kondisi sebenarnya,” ujar Juliansyah.

BACA JUGA:Kesbangpol Rejang Lebong Lakukan Pendataan Ulang LSM dan Ormas untuk Tertibkan Administrasi

BACA JUGA:Ratusan Guru dan Tenaga Pendidik Gelar Aksi Damai Menuntut PPPK Penuh Waktu, Ini Tanggapan Ketua DPRD Mukomuko

Salah satu masalah utama yang diungkapkan adalah kekurangan tenaga pendidik. Meski sudah ada rekrutmen PPPK, banyak sekolah di Rejang Lebong yang masih kekurangan guru dan terpaksa mengandalkan tenaga honorer dalam jumlah besar. 

Bahkan, di beberapa sekolah, jumlah guru honorer melebihi 50 persen dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sumber: