Fenomena Mutasi ASN Pasca Pilkada: 15 ASN Resmi Pindah ke Rejang Lebong, 1 Masih Proses

REJANGLEBONG, RAKYATBENGKULU.COM - Sebanyak 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi diterima untuk bertugas di Kabupaten Rejang Lebong.

Sementara itu, 1 ASN lainnya masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena berasal dari luar Provinsi Bengkulu, tepatnya Sumatera Utara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong, Wahyu Destiawan, melalui Kepala Bidang Mutasi, Geni Mefinka menegaskan bahwa seluruh permohonan mutasi ini telah melalui tahap evaluasi sesuai regulasi kepegawaian yang berlaku.

Ia juga memastikan bahwa proses perpindahan ASN tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik di daerah tersebut.

BACA JUGA:JPU Ajukan Banding atas Vonis 12 Tahun Ahmad Syafani dalam Kasus Pembunuhan Berencana

BACA JUGA:Penyebab Kematian Warga Pasar Bengkulu Masih Tanda Tanya, Polisi Hormati Penolakan Autopsi Pihak Keluarga

"Memang dari 16 ASN yang mengajukan pindah ke Rejang Lebong ini, rata - rata kelahiran Curup dan lolos CPNS di luar kabupaten termasuk keluarganya bertempat tinggal di sini," terang Geni Mefinka.

Selain menerima 16 permohonan masuk, BKPSDM Rejang Lebong juga mencatat bahwa 23 ASN yang saat ini bertugas di Rejang Lebong telah mengajukan mutasi keluar daerah.

Hal ini menjadi bagian dari dinamika birokrasi yang terus berkembang, seiring dengan perubahan kepemimpinan daerah.

"Tentunya mereka yang masuk ke Kabupaten Rejang Lebong ini akan menjadi staf di Organisasi Perangkat Daerah, begitu juga yang pindah sehingga tidak akan mengganggu pelayanan publik di Rejang Lebong tetap berjalan optimal dan mampu mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat," kata Geni Mefinka.

BACA JUGA:Tips Cerdas! Cara Mencuci dan Merawat Beauty Blender agar Awet dan Bersih

BACA JUGA:Astra Motor Bengkulu Rayakan HPN dengan Kunjungi Graha Pena RB, Servis Motor Gratis sebagai Bentuk Apresiasi

Mutasi ASN menjadi hal yang wajar dalam birokrasi pemerintahan. Namun, munculnya fenomena perpindahan pegawai setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada) menimbulkan berbagai spekulasi.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu, Anjar Wahyu, menilai bahwa perpindahan ini sering dikaitkan dengan faktor politik.

Sumber: