Bupati Bengkulu Selatan Terima Kunjungan Bawaslu, Silahturahmi dan Bahas Kantor Permanen

BENGKULU SELATAN, RAKYATBENGKULU.COM – Bupati Bengkulu Selatan, Rifa’i Tajuddin, S.Sos, menerima kunjungan audiensi dari Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan, Sahran, SE, beserta jajaran pada Rabu 18 Juni 2025 di Ruang Kerja Bupati. 

Kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi serta upaya memperkuat sinergi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 2025.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemda atas support yang telah diberikan dalam suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024," ujar Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan, Sahran.

BACA JUGA:Belum Ada Mutasi Jabatan, Wali Kota Dedy Wahyudi Fokus Evaluasi Kinerja Pejabat Pemkot Bengkulu

BACA JUGA:Kenali Performa dan Fitur Canggih Honda CBR650R, Motor Sport Premium Siap Tempur di Segmennya

Selain menyampaikan terimakasih, pihak Bawaslu juga menyampaikan permohonan dukungan lebih lanjut, terutama dalam aspek administrasi kelembagaan.

"Kami juga meminta support kepada Pemda Bengkulu Selatan terkait administrasi yang ada di Bawaslu," beber Sahran.

Bupati Rifa’i Tajuddin menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu atas kerja keras dalam mengawal proses demokrasi di daerah.

"Terimakasih kepada Bawaslu karena telah sukses melaksanakan pengawasan pada Pilkada 2024 hingga terpilihnya Kepala Daerah baru," ujar Rifa’i.

Salah satu topik penting yang dibahas dalam pertemuan ini adalah mengenai pematenan Kantor Bawaslu Bengkulu Selatan, mengingat saat ini kantor Bawaslu masih berpindah-pindah dan belum memiliki lokasi tetap.

BACA JUGA:Intip Spesifikasi Lengkap Honda CB650R Terbaru, Motor Sport Gagah Siap Kuasai Jalanan!

BACA JUGA:Pelarian Mencekam Penembak WNA Australia di Bali, Polisi Gagalkan Kabur ke Luar Negeri

Namun, Rifa’i menegaskan bahwa permintaan tersebut perlu dikaji lebih dalam mengingat kondisi keuangan daerah dan prioritas efisiensi anggaran.

Sumber: