Kursi Sekda Jadi Rebutan, Pemkab Seluma Siapkan Seleksi Super Ketat
Bupati Seluma saat melantik Penjabat (Pj) Sekda Seluma beberapa waktu lalu--Foto KORANRB.ID
Dari seluruh tahapan tersebut, tiga nama dengan nilai tertinggi akan ditetapkan oleh Pansel untuk diajukan kepada Bupati Seluma.
“Setelah tiga nama ditetapkan oleh Pansel, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Bupati Seluma. Beliau yang akan memilih satu nama untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Daerah,” tutur Anshori.
Meski fokus seleksi tahun ini tertuju pada jabatan Sekda, Pemkab Seluma sebenarnya tengah menghadapi kekosongan jabatan di 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Posisi yang kini dijabat Pelaksana Tugas (Plt) antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala BKPSDM, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Bappeda, serta Kepala Satpol PP dan Damkar.
“Saat ini sudah ada lima jabatan eselon IIb yang kosong dan dijabat Plt. Sampai Januari tahun depan, akan bertambah dua jabatan lagi yang kosong karena pejabatnya pensiun," jelasnya.
BACA JUGA:Dinkes Mukomuko Tunggu Petunjuk Kemenkes Terkait Pengaturan Penggunaan Vape
BACA JUGA:UMKM Lokal Ikut Dilibatkan, Program MBG Bukan Hanya Soal Gizi tapi Ekonomi Desa
Namun, Anshori memastikan lelang jabatan OPD belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Untuk tahun ini kami belum akan menggelar seleksi JPT Pratama untuk jabatan kepala OPD. Semuanya akan dilaksanakan sekaligus pada tahun 2026 mendatang. Fokus tahun ini adalah seleksi JPT untuk jabatan Sekda," tutupnya.
Pemkab Seluma berharap proses seleksi terbuka ini tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar melahirkan figur Sekda yang profesional, berintegritas, dan visioner.
“Kami berharap proses seleksi ini dapat menghasilkan pejabat Sekda yang profesional, mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mempercepat pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Seluma,” harap Anshori.
Langkah ini juga diharapkan menjadi momentum reformasi birokrasi Seluma, mengingat Sekda memiliki peran vital dalam menggerakkan mesin pemerintahan, menyinkronkan kebijakan lintas OPD hingga mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
