JAKARTA, RAKYATBENGKULU.COM - Upaya menurunkan stunting memerlukan pendekatan komprehensif melibatkan semua pihak. Termasuk berkolaborasi dengan masyarakat se Indonesia.
BACA JUGA:Mantap! Punya 4 Balai Benih Ikan: Pemkab Rejang Lebong Maksimalkan untuk Dukung Pengentasan Stunting
Pelibatan semua pihak dan mendorong kolaborasi masyarakat menurunkan stunting ini, karena stunting sendiri merupakan masalah kritis yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.
BACA JUGA:Periode Emas Masa Awal Kehidupan Anak, Otak Sedang Tumbuh Secara Maksimal, Hati-Hati Stunting
Ini diakui Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Bonivasius Prasetya Ichtiarto, saat menerima jajaran pimpinan Disway National Network (Disway Group) di Jakarta.
BACA JUGA:Angka Stunting Turun 5,8 Persen, Rejang Lebong Peringkat Pertama Diganjar Reward Rp5,7 Miliar
Diungkapkan Bonivasius Prasetya Ichtiarto, masyarakat perlu berkolabrasi guna memastikan penurunan stunting 5,6 persen pertahun. Agar, Indonesia mencapai target prevalensi stunting 14 persen tahun 2024.
BACA JUGA:Siapkan Rp 28,5 Miliar, Ini Pemda se Provinsi Bengkulu yang Alokasikan Anggaran Stunting Terbesar
Pria akrab disapa Boni ini menjelaskan, Indonesia telah mencapai kemajuan besar, antara lain penurunan angka kemiskinan dan gizi buruk pada anak-anak. Serta peningkatan akses terhadap pekerjaan penuh dan perlindungan sosial.
BACA JUGA:Tahun 2024, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Naik
Perlu diketahui, kata pria lulusan Institute of Technology Jepang ini, bahwa stunting adalah urusan bangsa dan bersama-sama untuk dipecahkan. Misalnya, salah satu terobosan yang dilakukan Indonesia sehingga kemajuan tercapai adalah dengan mengembangkan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Melalui Kampung KB Indonesia di antaranya berhasil mengurangi prevalensi stunting, menurunkan angka kematian, meningkatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi.
BACA JUGA:7 Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Kepala Desa se Indonesia Wajib Tahu !
‘’Termasuk meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi, menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, meningkatkan kesehatan ibu, dan menurunkan angka kesuburan remaja," kata mantan Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal, Kemendes PDTT, saat menerima Disway.id Group, di Jakarta (20/11/2023)
BACA JUGA:Dana Desa (DD) 2024 untuk Provinsi Papua Selatan: Asmat dan Merauke Terbesar
Di samping itu pemerintah melakukan segala cara untuk menurunkan angka stunting itu melalui alokasi pendanaan sebesar Rp 44 triliun. Dengan rincian Rp 34 triliun melalui program pemerintah pusat. Sisanya Rp 10 triliun melalui program pemerintah daerah.