BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, kesatuan, dan stabilitas daerah.
Dalam konteks ini, Asisten I Pemprov Bengkulu, Khairil Anwar, menekankan pentingnya pengelolaan situasi yang baik, terutama mengingat adanya dua agenda besar yang akan dihadapi, yaitu transisi kepemimpinan nasional pada 20 Oktober 2024 dan Pilkada serentak.
Khairil Anwar mengungkapkan bahwa kedua acara ini memiliki potensi untuk memicu gangguan stabilitas sosial, terutama dengan meningkatnya berita palsu, kampanye hitam, dan provokasi yang sering mencuat di media sosial.
BACA JUGA:Penganugerahan AHM Best Student 2024: Kesempatan untuk Menyaksikan Generasi Muda Inspiratif
BACA JUGA:Pergerakan Harga Pangan di Indonesia, Tren Terbaru Hari Ini
Pernyataan ini disampaikan saat acara bertajuk "Pilkada Bermartabat di Era Digital: Menjaga Kondusifitas Daerah dengan Literasi Digital" yang dilaksanakan di Adeeva Hotel, Kota Bengkulu pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan insan pers.
Dalam kesempatan itu, Khairil menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital yang bijak agar dinamika politik tidak memanas di media sosial.
"Saat ini situasi di Bengkulu masih kondusif, namun kita semua harus berupaya agar tetap aman menjelang agenda besar ini. Penggunaan teknologi digital yang positif sangat penting," jelas Khairil.
Pilkada Bermartabat di Era Digital: Menjaga Kondusifitas Daerah dengan Literasi Digital.--dokumen/rakyatbengkulu.com
BACA JUGA:Akhir Tahun Bahagia untuk Shio Naga, Tikus, dan Ular: Kesehatan, Keluarga, dan Kebahagiaan 2024
Di sisi lain, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Henny Kauri, menegaskan bahwa deklarasi yang diambil menunjukkan komitmen masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.
Meskipun pemerintah tidak terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pilkada, tanggung jawab untuk memastikan daerah tetap aman dan kondusif adalah hal yang tidak dapat diabaikan.
Kerja sama antara Badan Kesbangpol dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) juga menjadi sorotan dalam acara tersebut.