Bupati Gusnan Optimis Bengkulu Selatan Raih Opini WTP atas LKPD 2024

BENGKULU SELATAN, RAKYATBENGKULU.COM – Proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 hampir rampung. 

Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya kegiatan Exit Meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Sekretariat Daerah.

Kegiatan tersebut menjadi tahapan akhir dari rangkaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Hadir dalam pertemuan ini jajaran Tim BPK RI, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh Camat se-Kabupaten Bengkulu Selatan.

BACA JUGA:Nelayan Bengkulu Selatan Keluhkan SPBU Nelayan Tak Beroperasi Sejak Januari 2025

BACA JUGA:7 Cara Jatuh Cinta Terus Sama Istri: Bukan Cuma Soal Romantis, Tapi Juga Komitmen Seumur Hidup

Dalam forum ini, Tim BPK menyampaikan hasil pokok-pokok pemeriksaan kepada pimpinan entitas yang diperiksa. 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, menegaskan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK.

“Kita harus responsif dan cepat dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK. Ini bukan hanya soal administratif, tapi bentuk komitmen kita terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Gusnan Mulyadi.

Lebih lanjut, Gusnan menyampaikan harapan agar Bengkulu Selatan dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana yang telah diraih di tahun-tahun sebelumnya.

BACA JUGA:156 Calon Jamaah Haji Kloter Pertama Kota Bengkulu Diberangkatkan, Siap Terbang ke Madinah via BIM Padang

BACA JUGA:Geger! Sosok Pria Tak Bernyawa Ditemukan di Pinggir Jalinbar Mukomuko, Begini Kondisinya

“Opini WTP bukan sekadar prestasi, tapi cerminan dari kerja keras seluruh elemen pemerintahan dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan benar,” tambahnya.

Dengan selesainya tahapan exit meeting ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sumber: