Pemkab Mukomuko Usulkan Pembangunan Gudang Bulog dan Kantor Cabang untuk Perkuat Ketahanan Pangan

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko terus berupaya memperkuat ketahanan pangan di wilayahnya. 

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengusulkan pendirian gudang Bulog dan kantor cabang di Mukomuko.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mukomuko, Elxsandi Ultria Dharma, S.TP, M.Ec, D.Ev, menjelaskan bahwa Pemkab Mukomuko kembali mendesak pemerintah pusat untuk segera membangun gudang penyimpanan pangan milik Badan Urusan Logistik (Bulog) serta kantor cabang di daerah ini.

Menurut Elxsandi, Mukomuko memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap produksi pangan, yang membuat pembangunan fasilitas ini sangat diperlukan.

BACA JUGA:Silaturahmi Perdana, DPD KAI Bengkulu Sambangi Rakyat Bengkulu Perkuat Sosialisasi KUHP Baru

BACA JUGA:Gara-Gara Teguran, 3 Pengamen Diamankan Polisi Usai Keroyok Security di Bencoolen Mall

“Sebagai daerah perbatasan Bengkulu–Sumatera Barat, Mukomuko terisolasi dari pusat distribusi utama. Oleh karena itu, keberadaan gudang Bulog dan kantor cabang sangat diharapkan untuk memperlancar distribusi pangan di daerah ini,” ujar Elxsandi pada 9 September 2025.

Ia menjelaskan, ketidakhadiran gudang Bulog di Mukomuko telah menimbulkan berbagai masalah bagi petani dan masyarakat setempat. 

Selama ini, kebutuhan logistik pangan harus didatangkan dari gudang Bulog di Kota Bengkulu, yang berjarak sekitar tujuh jam perjalanan darat.

“Jarak yang jauh ini membuat sulitnya menjaga stabilitas harga serta kelancaran distribusi bahan pokok. Kami berharap dengan adanya gudang Bulog di Mukomuko, persoalan ini dapat segera teratasi,” tambah Elxsandi.

Pemerintah daerah, lanjutnya, sudah mengusulkan secara resmi kepada pihak Bulog agar pembangunan gudang segera direalisasikan. 

BACA JUGA:Kisruh Perkebunan Sawit, PT RAA Bengkulu Tengah Diprotes Warga Empat Kecamatan

BACA JUGA:Sistem Afirmasi Dihapus, 48 Putra-Putri Bengkulu Utara Lolos Beasiswa Sawit

Namun, hingga kini mereka masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

Sumber: