Memilih Pemimpin Berkualitas Tanpa Politik Uang dalam Pilkada Bengkulu

BACA JUGA:7 Cara Efektif Dapat Mengembalikan Kebahagiaan setelah Melewati Masa Sulit

Saat kampanye berlangsung, masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi lebih mudah tergoda oleh iming-iming materi daripada mempertimbangkan visi dan misi kandidat.

Selain faktor ekonomi, kurangnya pendidikan politik juga berkontribusi besar dalam masalah ini. Banyak pemilih pemula atau masyarakat umum yang belum memahami pentingnya memilih berdasarkan program kerja dan visi kandidat, bukan semata-mata karena pemberian materi.

Akibatnya, politik uang yang awalnya hanya terjadi dalam bentuk kecil kini semakin meluas dan dianggap wajar.

"Politik uang ini sulit untuk dibuktikan, sama dengan halnya korupsi yang tercium tapi tidak terlihat. Analogi sederhananya seperti orang buang angin, berbau tapi tidak terlihat," kata Fahruri.

BACA JUGA:Waspada Serangan Hewan Penular Rabies, Mukomuko Siapkan 250 Vial Vaksin

BACA JUGA:Harga Sawit Anjlok Bikin Pemilik Ram Rugi, Petani Masih Bertahan

Dampak Politik Uang

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Indonesia, berdasarkan rilis hasil survei yang disampaikan baru-baru ini menyatakan terdapat 35 persen responden yang menentukan pilihannya karena uang pada Pemilu 2024 dan meningkat dari dari tahun 2019 yang sebesar 28 persen.

Indikator Indonesia melakukan survei seusai pencoblosan Pileg/ Pilpres pada 14 Februari di 3 ribu TPS. Dengan jumlah responden sebanyak 2.975 menunjukkan pemilih yang menolak politik uang menurun.

Pada Pemilu 2024 didapati prosentase 8 persen yang menolak politik uang, sedangkan pada 2019 sebesar 9,8 persen.

Sementara itu, Berdasarkan data dari Bawaslu Kota Bengkulu, pada Pemilu 2024 terdapat 38 laporan ataupun temuan adanya tindakan politik uang.

BACA JUGA:Bapak Guru Ini Menangis Saat Muridnya Memberikan Hadiah di Momen Hari Guru Nasional

BACA JUGA:Promo Pilkada 2024 di Wahana Surya Park: Beli 1 Tiket Gratis 1, Hanya 27 November!

Laporan dan temuan itu terdiri dari 31 kasus yang dijadikan pelanggaran administrasi. Kemudian, dua kasus ditetapkan sebagai pelanggaran etik dan lima ditetapkan sebagai sebagai tindak pidana, namun untuk lima kasus pidana tersebut dihentikan karena kurangnya cukup bukti.

Penindakan Politik Uang

Ahmad Maskuri, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran akan diproses sesuai tingkatannya.

Sumber: