HONDA

BPK Sampaikan Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Selama Satu Dekade Terakhir

BPK Sampaikan Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Selama Satu Dekade Terakhir

BPK Sampaikan Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Selama Satu Dekade Terakhir--ist/rakyatbengkulu.com

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyampaikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya. 

Ketua BPK RI, Isma Yatun, menegaskan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. 

Hal ini disampaikan dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada Presiden RI, Joko Widodo, yang berlangsung hari ini, 8 Juli 2024, di Jakarta.

BACA JUGA:Apresiasi Luar Biasa, Pemprov Bengkulu Raih Opini WTP ke-7 Kalinya dari BPK

BACA JUGA:BPK Serahkan LHP Investigatif pada PT Indofarma Tbk kepada Jaksa Agung

LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). 

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023. 

Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-8 sejak diraih LKPP pada Tahun 2016.

Pemberian opini oleh BPK tersebut telah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

BACA JUGA:Cegah Segala Bentuk Tindak Pidana Korupsi, Pemprov Bengkulu Apresiasi Pemeriksaan Rutin BPK

BACA JUGA:Ketua BPK RI Pimpin Panel Eksternal Auditor PBB dan Temui Sekjen PBB

Diraihnya opini WTP ini tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah, untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara

“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan,” ungkap Isma Yatun di hadapan 1.500 undangan.

Turut hadir selain Presiden RI, adalah Wakil Presiden RI, Presiden RI terpilih 2024, Wakil Presiden RI terpilih 2024, kepala lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: