HONDA

Belanja Rp500 Miliar untuk Kendalikan Inflasi Bengkulu, Fokus Ketahanan Pangan dan Infrastruktur

Belanja Rp500 Miliar untuk Kendalikan Inflasi Bengkulu, Fokus Ketahanan Pangan dan Infrastruktur

Kepala Kantor Wilayah DJPb Bengkulu, Muhammad Irfan Surya Wardana--Foto Antaranews.com

RAKYATBENGKULU.COM - Hingga November 2024, realisasi belanja pengendalian inflasi di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp500,21 miliar. 

Angka ini mencerminkan 87,87 persen dari total alokasi belanja sebesar Rp569,27 miliar yang didukung oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).  

Kepala Kantor Wilayah DJPb Bengkulu, Muhammad Irfan Surya Wardana, menjelaskan bahwa dana tersebut bersumber dari berbagai pos, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, dana desa, serta insentif fiskal dari pemerintah pusat.  

"Untuk jumlah tersebut terbagi menjadi DAK Fisik sebesar Rp298,52 miliar, DAK non fisik sebesar Rp4,73 miliar, dan dana desa sebesar Rp266,02 miliar," jelas Irfan dikutip AntaraNews.com. 

BACA JUGA:Besok, KPU Rejang Lebong Gelar Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2024

BACA JUGA:Bupati Syamsul Effendi Ajak ASN Tingkatkan Semangat Kerja Pasca-Pilkada

Irfan menambahkan bahwa alokasi anggaran ini digunakan untuk berbagai program strategis, seperti pengembangan padi kaya gizi (biofortifikasi), penyaluran bantuan benih dan pupuk non-subsidi di wilayah Bengkulu Selatan, Kepahiang, Bengkulu Utara, dan Mukomuko.  

Selain itu, dana ini juga dialokasikan untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, pemeliharaan tanggul banjir, dukungan angkutan perintis, serta berbagai program yang mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan di daerah.  

"Penting bagi daerah untuk memperkuat kerjasama antar daerah untuk mempertemukan supply dan demand, serta mengoptimalkan koordinasi antar pemangku kepentingan guna stabilisasi harga," tambahnya.  

Pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas pemerintah, sejalan dengan fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

BACA JUGA:Per Triwulan, DTKS Diperbarui Saat Jumlah Penerima Bantuan Sosial Capai 128.000 Jiwa

BACA JUGA:Dinsos Mukomuko Percepat Penyaluran Bantuan untuk Korban Kebakaran, Fokus pada Pangan dan Sandang

Irfan menekankan pentingnya pengawasan terhadap pergerakan harga dan menjaga mekanisme pasar.  

“Inflasi adalah indikator ekonomi makro, sehingga diperlukan perencanaan dan penganggaran yang matang untuk pengendalian harga," ujarnya.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: