Waspada! Nama Gubernur Helmi Hasan Dicatut Oknum Tak Bertanggung Jawab Modus Penipuan Jabatan

RAKYATBENGKULU.COM - Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan kembali mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kehati-hatian di lingkungan birokrasi setelah namanya kembali dicatut oleh oknum yang menjanjikan jabatan dengan modus pesan WhatsApp.

Kasus terbaru ini menunjukkan bahwa praktik penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik masih marak, bahkan kini semakin berani dengan menyebarkan pesan melalui grup dan kontak pribadi.

Pelaku disebut menggunakan identitas palsu dengan mengatas namakan Tim Merah Putih, dan menawarkan jabatan strategis kepada aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat dengan iming-iming posisi tertentu di pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Gubernur Helmi Hasan menegaskan tidak pernah menugaskan siapapun untuk urusan jabatan.

BACA JUGA:Minggu Ketiga Oktober 2025, Harga Beras dan Daging Ayam Turun di Mukomuko

BACA JUGA:Konferda PDIP Bengkulu ke-VI, 5 Nama Bersaing Jadi Ketua DPD

“Saya tegaskan, tidak ada utusan, baik yang mengatasnamakan tim maupun pihak lain, untuk urusan jabatan,” kata Helmi Hasan, Senin 20 Oktober 2025.

Ia meminta agar ASN dan masyarakat tidak mudah percaya terhadap siapapun yang mengaku sebagai perantara gubernur atau meminta setoran dengan dalih penempatan jabatan.

Dari laporan yang diterima, sudah ada beberapa ASN yang dihubungi oleh seseorang menggunakan nomor 0887-0656-6184, yang mengaku sebagai anggota Tim Merah Putih dan berusaha menipu dengan mengatasnamakan Gubernur Bengkulu.

“Oknum itu mencoba menipu dengan berpura-pura membawa nama saya dan menjanjikan jabatan tertentu. Saya minta masyarakat segera melapor jika mengalami hal serupa,” kata Helmi.

BACA JUGA:Teror Hewan Buas Hebohkan Warga Mukomuko, Sapi Milik Warga Mati Diduga Diterkam Harimau

BACA JUGA:Penghargaan KGIA 2025 Kukuhkan Bank Raya Sebagai Motor ESG Perbankan Digital

Gubernur menegaskan, seluruh proses administrasi, promosi jabatan, dan kegiatan pemerintahan dilakukan melalui mekanisme resmi, sah dan transparan, tanpa melibatkan pihak luar.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan klarifikasi langsung melalui kanal resmi pemerintah atau nomor pribadi gubernur jika menemukan hal mencurigakan.

Sumber: