Ratusan Buruh Gelar Aksi Demo di Kantor Bupati Mukomuko, Ini Tuntutan Mereka di Hari Buruh 1 Mei

Mereka juga secara tegas menolak praktik outsourcing dan hubungan kerja kemitraan yang dianggap merugikan dan tidak memberikan perlindungan memadai bagi pekerja.

"Kami para buruh ini menolak praktik outsourcing dan hubungan kerja kemitraan yang dianggap tidak memberikan perlindungan dan jaminan yang memadai bagi pekerja," ujar Roslan.

Tuntutan berikutnya adalah soal upah yang layak. Para buruh berharap pemerintah daerah serius dalam mengupayakan agar setiap pekerja bisa mendapatkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup mereka secara layak.

BACA JUGA:Peringatan May Day 2025 di Bengkulu, Disnaker Hadirkan Layanan Bantu Rakyat

BACA JUGA:Harga TBS Sawit di Mukomuko Naik Awal Mei 2025, Tertinggi Sentuh Rp 2.850 per Kilogram

Masalah korupsi juga menjadi sorotan dalam aksi ini. Para demonstran mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sebagai langkah nyata dalam memberantas praktik korupsi dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.

Roslan juga menyampaikan pentingnya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), demi menjamin hak-hak para pekerja rumah tangga yang selama ini dinilai masih minim perlindungan hukum.

"Kami juga menuntut pemerintah untuk tetapkan UMSK Mukomuko Tahun 2026, hal ini bermaksud untuk pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Mukomuko tahun 2026 yang layak dan memadai bagi pekerja," tambahnya.

Tak hanya itu, para buruh menekankan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, serta menuntut pemerintah agar menghentikan segala bentuk praktik union busting atau pembubaran serikat pekerja oleh perusahaan.

BACA JUGA:10 Calon Paskibraka Kota Bengkulu Lolos ke Tingkat Provinsi, Siap Jalani Seleksi Lanjutan

BACA JUGA:Rekaman CCTV Ungkap Aksi Tersangka Pembunuh Dua Bocah di Bengkulu

"Beberapa poin tuntutan yang kami sampaikan pada aksi demo ini tujuannya tidak lain untuk menuntut hak para buruh khususnya yang ada di Mukomuko ini, dan kami berharap agar pemerintah Mukomuko bisa merealisasikannya," pungkas Roslan.

 

Sumber: