Awards Disway
HONDA

Ribuan Rumah Tak Layak di Bengkulu Utara Terbengkalai, Program Bedah Rumah Baru Sentuh 8 Unit

Ribuan Rumah Tak Layak di Bengkulu Utara Terbengkalai, Program Bedah Rumah Baru Sentuh 8 Unit

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR-KP) Bengkulu Utara, Suharto Handayani--Foto KORANRB.ID

RAKYATBENGKULU.COM – Bayang-bayang kehidupan layak masih menjadi mimpi panjang bagi ribuan keluarga di Bengkulu Utara. 

Dari lebih 4.600 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tercatat oleh pemerintah daerah, hanya 8 rumah yang bisa disentuh program bedah rumah tahun ini. 

Ironisnya, jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dalam APBD Perubahan 2025, membuat upaya mengatasi persoalan RTLH seolah jalan di tempat.

Kondisi ini mengundang keprihatinan banyak pihak, apalagi jika melihat urgensi hunian layak sebagai hak dasar warga negara. 

BACA JUGA: Lewat Penanaman Pohon, Menteri Kehutanan RI dan Wagub Mian Ajak Mahasiswa UMB Jaga Kelestarian Alam

BACA JUGA: UMB Terima Hak Kelola KHDTK, Kelola Hutan Pendidikan Seluas Hampir 2.000 Hektar

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR-KP) Bengkulu Utara, Suharto Handayani mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah mengupayakan bantuan ke pemerintah pusat.

“Sehingga tahun ini kita tidak mendapatkan dukungan program dari Kementerian Perumahan Rakyat, sehingga kita hanya melaksanakan bedah 8 unit rumah yang dianggarkan dalam APBD,” ujarnya.

Keterbatasan ini diperparah oleh belum optimalnya peran masyarakat dalam program berbasis gotong royong tersebut. 

Dari delapan rumah yang telah ditetapkan untuk direnovasi, hanya lima yang berhasil masuk tahap pelaksanaan. 

BACA JUGA:Gubernur Helmi Hasan Tekankan Pemanfaatan Hutan Tanpa Merusak, Dorong Tanaman Produktif Seperti Kopi

BACA JUGA:Menteri Kehutanan Raja Juli Kunjungi UMB, Serahkan Pengelolaan Kawasan Hutan Pendidikan Bagi Akademisi

Sementara tiga lainnya harus dibatalkan dan diganti karena minimnya dukungan dari lingkungan sekitar.

“Untuk 3 rumah kita batalkan dan diganti karena masyarakat sekitar tidak ingin melakukan swadaya untuk pembangunan, sedangkan dana bedah rumah tersebut semuanya hanya untuk material bangunan, sedangkan pembangunan diharapkan harus dilakukan secara swadaya,” beber Suharto.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait