Perhitungan Kerugian Negara dan Forensik Digital Jadi Penentu Arah Kasus Kantor Pos
Penyidik melakukan pengecekan terhadap berkas di Kantor Pos induk Bengkulu beberapa wkatu lalu--Foto KORANRB.ID
Kasus ini bermula dari laporan resmi PT Pos Indonesia yang mencurigai adanya praktik manipulasi dana materai dan dana pensiunan.
Dana tersebut semestinya disetorkan ke Kantor Pos Pusat di Jakarta, namun justru diduga tidak tercatat dalam sistem keuangan negara. Praktik ini berlangsung dari tahun 2022 hingga 2024.
Dalam penggeledahan sebelumnya, penyidik menyita puluhan dokumen fisik dan perangkat elektronik.
BACA JUGA:Tiga Desa di Mukomuko Siap Gelar Pilkades Antar Waktu, DPMD: Tahapan Masih Dimatangkan
Barang-barang tersebut kini sedang diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan keterlibatan oknum yang bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan dana publik.
“Begitu dua proses penting itu selesai, yakni perhitungan resmi kerugian negara dan hasil digital forensik, maka akan ada langkah lanjutan berupa penetapan tersangka. Semua sudah mengarah ke sana,” jelas Danang.
Meski belum dapat diumumkan secara rinci, jumlah kerugian negara ditaksir mencapai angka miliaran rupiah.
“Untuk estimasi kerugian, memang belum bisa disampaikan secara pasti. Tapi jumlahnya signifikan, dalam hitungan miliaran rupiah. Proses ini masih dikaji secara cermat agar tidak ada celah hukum,” sambung Ristianti.
Kejati Bengkulu menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan perkara ini dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan transparansi.
BACA JUGA:Tiga Desa di Mukomuko Siap Gelar Pilkades Antar Waktu, DPMD: Tahapan Masih Dimatangkan
Semua temuan, termasuk bukti digital, diharapkan akan menjadi kunci dalam menjerat pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Kami ingin memastikan penanganan perkara ini tuntas secara profesional dan transparan. Semua bukti, baik dokumen maupun elektronik, menjadi kunci pengungkapan peran para pihak yang terlibat,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
