HONDA

APBD Bengkulu 2025 Disahkan, Fokus pada Defisit Rp76 Miliar dan Program 100 Hari Kerja

APBD Bengkulu 2025 Disahkan, Fokus pada Defisit Rp76 Miliar dan Program 100 Hari Kerja

APBD Bengkulu 2025 Disahkan, Fokus pada Defisit Rp76 Miliar dan Program 100 Hari Kerja--Hendri/rakyatbengkulu.com

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu untuk tahun 2025 resmi ditetapkan sebesar Rp2,92 triliun. Pengesahan ini dilakukan oleh DPRD Provinsi Bengkulu dalam rapat paripurna pada Jumat 29 November 2024.

Dalam rincian anggaran tersebut, pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp989,9 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,93 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,1 miliar. 

Namun, belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,997 triliun, sehingga mengakibatkan defisit sebesar Rp76,9 miliar.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, menyoroti pentingnya upaya menutup defisit tersebut. 

BACA JUGA:Timnas Indonesia Naik ke Peringkat 125 FIFA, Erick Thohir Optimistis Masuk 100 Besar

BACA JUGA:Dukung Wacana Libur Sebulan Selama Ramadhan, Dikbud Masih Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

“Defisit sebesar Rp76 miliar ini diharapkan bisa ditutupi dari sumber dari lain-lain,” ungkap Edwar. 

Salah satu solusi yang diusulkan adalah memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari APBD Perubahan 2024, meskipun jumlah pastinya masih menunggu tutup buku anggaran tahun berjalan.

"Kami harap Silpa 2024 bisa digunakan untuk menutupi defisit APBD 2025. Defisit ini juga masih dalam batas yang diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku," tambah Edwar.

Selain menyoroti defisit, Edwar juga menyampaikan pesan dari Gubernur terpilih, Helmi Hasan, yang meminta agar APBD 2025 mendukung pelaksanaan program 100 hari kerja

BACA JUGA:Samsung Galaxy S23: Teknologi Masa Depan dalam Smartphone Anda yang Wajib Dimiliki

BACA JUGA:Ingin Hajat Terkabul? Lakukan Puasa Senin-Kamis dan Nikmati Manfaat Kesehatannya

Beberapa program prioritas yang diminta untuk diakomodasi meliputi pengadaan ambulans, pembangunan infrastruktur, dan pembayaran BPJS gratis. 

“Gubernur terpilih menitipkan agar anggaran untuk program 100 hari kerja disiapkan dengan baik,” tutup Edwar. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: