Minim Guru dan Sarana, Puluhan Kepala Sekolah Rejang Lebong Gelar Hearing ke DPRD

“Ada sekolah yang hanya memiliki segelintir PNS, sedangkan tenaga honorer jauh lebih banyak. Ini menjadi beban bagi sekolah karena anggaran yang terbatas,” kata Juliansyah.

Juliansyah menambahkan, DPRD Rejang Lebong akan berkoordinasi dengan Disdikbud untuk mencari solusi terkait distribusi tenaga pendidik agar lebih merata. 

“Hingga saat ini, PPPK guru yang lulus tahap 1 2024 sebanyak 318 orang belum menerima SK. Meskipun itu sudah ditempatkan nantinya, kekurangan guru masih terjadi namun akan dilakukan pemerataan sehingga kekurangan guru itu secara bertahap bisa ditutupi,” jelasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Disdikbud Rejang Lebong, Drs. Novrianto MM, memastikan pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah strategis, termasuk meninjau langsung kondisi sekolah yang menghadapi permasalahan sarpras dan kekurangan guru.

BACA JUGA:Aktivitas yang Membakar Kalori Selain Olahraga, Yuk Gerak Aktif!

BACA JUGA:Kenaikan Berat Badan Saat Hamil Berasal dari Mana Saja? Ini Penjelasannya!

Namun, Novrianto juga mengingatkan bahwa lambatnya perbaikan sarpras disebabkan oleh kurangnya pembaruan data dari sekolah ke sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

"Banyak sekolah tidak melaporkan kondisi sarpras mereka secara real-time di Dapodik. Jika ada kerusakan ringan, sebaiknya langsung dilaporkan sebagai kerusakan berat agar mendapatkan prioritas perbaikan," kata Novrianto.

Ia juga mengimbau para Kepsek untuk lebih aktif memperbarui data sekolah agar pengajuan anggaran dapat lebih efektif.

“Dengan adanya pertemuan ini, DPRD Rejang Lebong berharap dapat merumuskan solusi yang lebih konkret agar pendidikan di Rejang Lebong semakin maju. Pemerataan tenaga pendidik, perbaikan sarpras, dan transparansi dalam penggunaan dana BOS menjadi fokus utama yang akan terus diperjuangkan ke depannya,” tutup Novrianto.

 

Sumber: