Sebaran PMK Masih Tinggi, 13.900 Vaksin Ternak Didistribusikan ke 6 Kabupaten di Bengkulu

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah terus menggencarkan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang masih mewabah di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu. 

Salah satu upaya terbaru adalah pendistribusian 13.900 dosis vaksin PMK ke enam kabupaten prioritas, yang dimulai pada Kamis, 31 Juli 2025.

Distribusi vaksin ini merupakan bagian dari program nasional yang difasilitasi oleh pemerintah pusat untuk menekan penyebaran PMK di daerah yang masih menunjukkan angka kasus cukup tinggi. 

Dalam tahap distribusi ini, Kabupaten Bengkulu Tengah tercatat sebagai wilayah penerima terbanyak dengan alokasi sebanyak 3.000 dosis vaksin. 

BACA JUGA:Bersama DLH dan Warga, Pelindo Tanam 450 Pohon di Pesisir Bengkulu

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Genjot PAD, Pajak Puluhan Kendaraan Dinas Diperiksa

Disusul Bengkulu Selatan yang menerima 2.900 dosis, sementara Rejang Lebong dan Mukomuko masing-masing mendapat 2.500 dosis. 

Sementara itu, Bengkulu Utara menerima 2.000 dosis dan Kabupaten Kepahiang mendapatkan alokasi 1.000 dosis.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Indah Permatasari menyampaikan bahwa keenam kabupaten tersebut dipilih karena memiliki tingkat penularan yang masih cukup tinggi serta populasi ternak yang besar.

“Penyaluran vaksin tahap ini fokus pada daerah dengan tingkat penularan yang masih cukup tinggi dan populasi ternak yang besar,” kata Indah Permatasari, Kamis 31 Juli 2025.

Data terbaru dari Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu mencatat bahwa hingga saat ini terdapat 563 ekor sapi dan kerbau yang masih terinfeksi PMK.

BACA JUGA:Sebanyak 654 Pelanggaran Terjadi di Mukomuko Selama Operasi Patuh Nala 2025

BACA JUGA:Tong Sampah di Bundaran Kota Mukomuko Tak Dimanfaatkan, Camat Ancam Cabut Izin UMKM

Angka tersebut menunjukkan bahwa wabah belum sepenuhnya terkendali dan perlu perhatian serius, khususnya dalam hal vaksinasi dan pelaporan dini kasus.

Sumber: