Eks RSUD Curup Disulap Jadi Mall Pelayanan Publik, Bupati Rejang Lebong: Solusi Pelayanan Prima Tanpa Pungli

CURUP, RAKYATBENGKULU.COM - Eks Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup disulap jadi Mall Pelayanan Publik (MPP). Ada 22 gerai Mall Pelayanan Publik di Rejang Lebong yang mulai dioperasikan. 

Meskipun beroperasi, namun masih ada beberapa sarana pendukung yang belum dilengkapi dan baru akan diusulkan pada tahun 2024 mendatang. 

Namun masyarakat sudah bisa melakukan beberapa pengurusan berkas dan dokumen lainnya tanpa ribet karena satu pintu perizinan. Hal ini juga meminimalisir adanya pungutan liar (Pungli).

Masyarakat yang ingin mengurus perizinan atau dokumen penting lainnya bisa langsung ke Jalan Basuki Rahmat Dwi Tunggal Curup dan sudah terpampang gerai-gerai pelayanan.

BACA JUGA:Mudahkan Pelayanan Publik, Pemprov Bengkulu Maksimalkan Pelaksanaan SPBE

Seperti pembuatan KTP Elektronik, BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, perizinan usaha, kepengurusan SKCK, pembayaran pajak kendaraan dan tunggakan, serta berbagai dokumen lainnya. 

Bupati Rejang Lebong, Drs. H. Syamsul Effendi usai meresmikan MPP, Selasa, 19 Desember 2023 mengatakan, dioperasikannya pelayanan ini ditargetkan bisa memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. 

"Berdirinya MPP guna memberikan pelayanan prima serta cepat dan efisien kepada masyarakat. Sehingga tidak ada lagi informasi terkait adanya pungutan liar (pungli) saat masyarakat membutuhkan pelayanan kepengurusan dokumen," terang Bupati Syamsul. 

Ada 22 gerai Mall Pelayanan Publik di Rejang Lebong yang mulai dioperasikan.--Badri/rakyatbengkulu.com

BACA JUGA:Mall Pelayanan Publik Seluma Tahun Depan Terbentuk, Kini Buat e-KTP dan Baca Buku sudah Bisa

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong, Zulkarnain mengungkapkan, dari 27 gerai yang direncanakan ada di MPP, baru ada 22 gerai yang telah aktif beroperasi.

"Masih banyak hal yang belum memadai di MPP. Kekurangan-kekurangan sarana pendukung akan dilengkapi kembali pada tahun 2024 mendatang sehingga pelayanan dokumen masyarakat jauh lebih mudah," pungkas Zulkarnain.

Sumber: