Kisruh Pamor Ganda, Gubernur Bilang Begini

 

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.DISWAY.ID - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah turut menyoroti peristiwa kericuhan massa yang melakukan pengerusakan perkantoran milik PT Pamor Ganda Ketahun Bengkulu Utara terjadi pada, Kamis (14/7).

"Kita minta untuk semua pihak agar menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat anarkis," sampai Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah kepada rakyatbengkulu.disway.id, Jumat (15/7).

BACA JUGA: PT Pamor Ganda Diserang, Ini Akar Permasalahannya Hingga Warga Pasar Ketahun Mengamuk

Terkait sengketa lahan yang terjadi lantaran adanya dugaan lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang juga digarap oleh pihak perusahaan hingga menimbulkan protes di masyarakat, Rohidin mengatakan saat ini wilayah plasma di area tersebut tengah diverifikasi.

"Ini proses masih berjalan, apa yang dituntut masyarakat itu harus disikapi dengan bijak.

Beberapa keputusan sudah kita minta kepada Kanwil Pertanahan, kepada PT. Pamorganda dan saya sudah bersurat bahwa apa yang dituntut masyarakat tersebut terkait dengan plasma," katanya.

"Dengan itu datanya coba dikirim dulu, sehingga jika izin keluar tentu sudah ada data plasmanya.

Nah data plasma ini nama-namanya siapa yang mendapatkan ? Kemarin Kanwil Pertanahan sudah mengirimkan itu. Nama-namanya sudah kita terima dan sedang diverifikasi," sambungannya.

BACA JUGA: Tertibkan Tambang Tak Berizin

Dikatakan, selama proses verifikasi wilayah plasma dilakukan maka pihak perusahaan diminta untuk menahan diri agar tidak lebih dulu melakukan pengarapan.

"Menurut saya pihak Pamor Ganda bersama dulu, kita lihat dulu seperti apa hasil verifikasi penerima plasma.

Kemudian tahapan-tahapan dokumen izin yang dilalui seperti apa. Baru nanti kita laksanakan replanting.

Jadi masing-masing saya minta untuk menahan diri untuk menunggu hasil akhirnya," demikian Rohidin.

Diketahui, Kamis (14/7) massa yang diperkirakan dari warga Pasar Ketahun dan sekitar PT Pamor Ganda Ketahun Bengkulu Utara mengamuk dengan menghancurkan perkantoran milik perusahaan.

Sumber: